Dari dua skenario pengurangan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah lebih memilih untuk menaikan harga bbm sebesar Rp1.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter. Cara ini ditempuh pemerintah agar cepat dan tidak menguras energi.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menjelaskan ada dua alasan kuat kenapa pemerintah memilih menaikan harga bbm menjadi Rp6.000 per liter dalam rancangan APBN-Perubahan dibandingkan memberikan subsidi tetap Rp2.000 per liter sehingga membuat harga premium dan solar berfluktuatif mengikuti harga pasar.
Menurut Hatta ada beberapa pendapat dari DPR dan pengamat energi jika pemerintah memberikan subsidi Rp2.000 per liter dari harga keekonomian premium dan solar, maka dianggap melanggar Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001. Dalam UU tersebut, harga BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah dan tidak menggunakan harga keekonomian.
“Padahal menurut kami tidak, karena ada unsur subsidi di dalamnya sehingga harganya dibawah harga pasar. Namun, kami tidak mau energi kami terkuras untuk berdebat di hal tersebut,” kata Hatta dalam pertemuan dengan pemimpin media massa di Jakarta, Rabu malam 7 Maret 2012.
Alasan kedua, lanjutnya, jika pemerintah memilih untuk menggunakan subsidi tetap maka akan memberikan ruang dan peluang untuk penimbun BBM. Jika orang yang pintar memprediksi harga minyak naik bulan depan, maka orang akan berspekulasi untuk menimbun bbm untuk meningkatkan keuntungan.
Kenaikan harga BBM ini tidak dapat dihindari oleh pemerintah untuk menyelamatkan APBN. Ia menjelaskan dalam awal tahun pemerintah memang telah menyatakan tidak akan menaikkan harga bbm di 2012 ini dan fokus untuk menerapkan pembatasan BBM subsidi,
Namun, perkembangan harga minyak dunia yang tidak terduga memberikan tekanan terhadap fiskal Indonesia sehingga pemerintah memutuskan untuk mempercepat APBN-P 2012 karena dalam APBN 2012 pemerintah tidak diberikan ruang untuk menaikkan harga BBM. “Ini yang menimbulkan kesan pemerintah ragu-ragu untuk menaikan harga bbm, padahal tidak,” katanya.
Hatta menjelaskan pemerintah menempuh kebijakan yang tidak populer ini untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia karena cadangan devisa Indonesia terus turun akibat lonjakan harga minyak.
“Begitu terlihat fiscal policy tidak kredibel dan tekanan terlalu besar, maka yang terkena, yakni market confident, di mana investor akan lari. Ini secara keseluruhan bisa menyulitkan perekonomian dalam negeri,” katanya.
yasidfadlan 